Sebagai bentuk hadirnya pemerintah daerah terhadap kepastian sistem jaminan halal produk-produk IKM yang ada di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memfasilitasi secara cuma-cuma sertifikasi halal kepada 30 pelaku usaha industri kecil dan menengah yang mengolah makanan. Seperti diketahui, dengan berlakunya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 18 Oktober tahun 2019, artinya tepat 5 tahun setelah Undang-Undang di undangkan, maka berimbas semua produk makanan yang beredar wajib bersertifikat halal. Walaupun dalam praktiknya di lapangan ada beberapa kategori yang masih diberikan kelonggaran waktu untuk mengurus sertifikat halalnya.

Dalam sela-sela materi ruang pengantar Jaminan Produk Halal oleh ketua LP POM MUI Kepri, Kepala Bidang Perindustrian, Syarifah Zairina mengharapkan 30 pelaku usaha industri makanan yang sudah dipilih untuk mendapat sertifikat halal memanfaatkan betul kesempatan emas ini untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan pemasaran produknya. Dia juga menyampaikan akan terus berupaya mendorong semua pelaku usaha IKM di Kota Tanjungpinang memiliki sertifikasi halal semua.

Ahmad Yani, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa program kerja ini merupakan program rutin Disperdagin sebagai bentuk nyata pemerintah hadir memberikan kepastian kepada konsumen, bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang sudah dijamin kehalalannya oleh Kementerian Agama melalui LP POM MUI Kepri. Seperti diketahui, biaya pengurusan halal dia akui dinilai cukup memberatkan beberapa pelaku usaha yang baru bertumbuh. Sehingga diperlukan stimulan nyata dari pemerintah bagaimana IKM di Kota Tanjungpinang dapat bertumbuh dan berkembang yang pada muaranya turut serta memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang. Walaupun memulai dari kecil, namun pelaku usaha IKM mampu berdaulat ekonomi atas diri dan keluarganya. Hal ini yang harus ditanamkan oleh masing-masing pelaku usaha IKM yang ada di Kota Tanjungpinang.

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 12 Desember, dimulai dari rangkain materi ruang teori pengantar jaminan produk halal oleh LP POM MUI Kepri hingga audit lapangan ke masing-masing pelaku usaha IKM. Alwiyana, salah satu pelaku usaha IKM pangan, menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Disperdagin yang peduli dan masih membina para pelaku usaha kecil yang sedang akan bertumbuh dan berkembang. Fasilitasi sertifikasi ini bagi dia merupakan modal dasar bagaimana akan memasarkan produknya ke khalayak masyarakat luas. Dengan mengantongi label halal tentu akan ada kepercayaan diri yang tinggi dalam memproduksi dan memasarkannya. Dia berharap akan terus dibina dan didampingi dalam pengembangan usaha kedepannya.